GUBERNUR 

KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si

ARSIP

Arsip Berita

    (GPR) Kominfo

Invalid or Broken rss link.

Gubernur H Nurdin Basirun menggelar rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota Se-Kepri menyikapi rendahnya pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini. Nurdin meminta Bupati/Walikota se-Kepri berani membuat kebijakan yang tidak populer untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depannya. Hal itu ditegaskan Nurdin Basirun dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati/Walikota se-Kepri, Kamis ( 10/8) di Hotel Best Western Premier Panbil.

Hadir dalam Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut Sekdaprov Kepri TS.Arif Fadillah, Bupati Karimun Aunur Rafik, Walikota Batam Muhammad Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Lingga Alias Wello, Sekda Tanjungpinang Riono, Sekda Kabupaten Anambas Saktiar, Sekda Kabupaten Natuna Wan Siswandi, Kepala BI Batam Gusti Raizal dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

Nurdin mengatakan menyelesaikan persoalan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kepri tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal yang mempengaruhi berbagai kebijakan yang menghambat ketika Gubernur dan Bupati/Walikota mencoba menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Salah satunya adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Meskipun seorang Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tetapi tetap saja Gubernur tidak bisa memutuskan sendiri saat ada persoalan di daerahnya. Seperti saat ini contohnya, seluruh Bupati/Walikota melaporkan kendala lapangan mereka ke saya. Saya sebagai Gubernur tidak bisa juga menyelesaikan langsung , tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dan semua itu memakan waktu," Jelas Nurdin.

Kendati begitu Nurdin menegaskan dirinya tidak menyerah begitu saja. Dia yakin pasti ada cara untuk memperbaiki kembali perekonomian Kepri. Salah satu saran yang disampaikan Nurdin adalah Kepala Daerah di Kepri harus berani membuat kebijakan yang tidak populer. Misalnya tidak lagi memberikan bantuan langsung ke masyarakat miskin, baik berupa uang, perbaikan rumah atau pemberian alat-alat untuk usaha.

Menurut Nurdin cara pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini tidak menyelesaikan masalah secara permanen. Tidak membuat pertumbuhan ekonomi naik.

Kecenderungan yang terjadi di tengah masyarakat adalah mereka mengharap bantuan pemerintah setiap tahun. Sementara bantuan-bantuan langsung yang diberikan setiap tahun tersebut hanya bisa bertahan selama 3 - 4 tahun. Selepas itu, masyarakat yang diberi bantuan taraf hidupnya kembali ke semula.

"Setiap Bupati/Walikota harus punya produk unggulan di setiap daerahnya. Harus berani membuat terobosan baru, terutama dalam menyikapi berbagai aturan yang menghambat pembangunan. Meski kita berpedoman pada Undang-undang Otonomi Daerah, tetapi aspek hukum jangan diabaikan," ingatnya.

Nurdin juga mengapresiasi Walikota Batam yang berani membuat terobosan baru mengalihkan Batam dari kota industri menjadi kota pariwisata. Begitu juga dengan Kabupaten Karimun yang meski terbawa kelesuan ekonomi tetapi masih bisa mencatat pertumbuhan ekonominya mencapai 6,6 persen di pertengahan tahun 2017 ini. Angka tersebut mengungguli seluruh Kabupaten Kota se Kepri.

Maka itu, Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafik mengusulkan agar Kabupaten Karimun dimasukan dalam sampel surver pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepri. Selama ini BI Kepri hanya mengambil Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dalam melakukan survei pertumbuhan ekonomi.

Untuk Kabupaten Lingga, Nurdin juga menyarankan disamping pertanian juga melirik investasi dari jual beli air baku. Apalagi jumlah investasi air baku tidak terlalu besar. Kabupaten Bintan diingatkan Nurdin harus punya produk unggulan yang bisa memenuhi kebutuhan Bintan dan Kabupaten Kota di Kepri.

Nurdin mencontohkan dengan kekayaan yang dimiliki Bintan untuk semangka dan pisang saja masih mengimpor dari daerah lain. Padahal apabila digarap penduduk lokal, Bintan bisa jadi sentra banyak produk pertanian.

Begitu juga Natuna dan Lingga, Nurdin berharap kedua daerah yang kaya hasil laut tersebut bisa juga unggul dibidang pariwisata. Kepala daeranya diminta mencari terobosan agar transportasi ke kedua daerah tersebut bisa lancar.

Salah satunya harus ada daya tarik yang membuat maskapai penerbangan bisa membuka rute ke kedua daerah tersebut.

"Infrastruktur juga harus jadi prioritas setiap kepala daerah jika daerahnya mau maju. Kita akan berjuang bersama-sama. Saya semampu saya akan terus melakukan apapun yang saya bisa lakukan. Setiap bertemu pejabat negera, siapa pun itu, selalu saya sampaikan kondisi Kepri ini dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan" tegar Nurdin mengakhiri Rakor.(Umil/Humas)

 

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

2980050
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
1888
3636
12291
59694
140680
145138
2980050

13.60%
17.22%
10.89%
2.84%
0.83%
54.62%

IP Anda : 54.80.41.172