GUBERNUR 

KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si

ARSIP

Arsip Berita

    (GPR) Kominfo

Invalid or Broken rss link.

Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto, diminta untuk ikut serta membahas Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Wilayah Batam. Permintaan disampaikan setelah Gubernur mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintan, dan Karimum (BKK), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

 

Rapat selama dua jam itu langsung dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Wapres Jusuf Kalla. Tampak juga dalam rapat tersebut Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry M. Baldan, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Gubernur Nuryanto dalam kesempatan itu juga diminta bicara fakta di lapangan tentang Batam. Banyak hal yang disampaikan Gubernur. Setelah ratas ini, akan ada rapat teknis membahas penyusunan PP tentang Batam. Termasuk pembenahan BP Batam dan Kawasan Free Trade Zone.

Rapat ini melibatkan sejumlah menteri dalam pengantar ratas, Presiden Jokowi memerintahkan agar dualisme kewenangan dan pengelolaan wilayah antara pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam diselesaikan. Permintaan ini disampaikan Presiden karena dualisme itu berdampak pada kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, kelambanan dalam perizinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Saya ingin masalah-masalah ini diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi. Ditanya kapan penyelesaian itu, Gubernur mengatakan secepatnya.

"Iya, secepatnya," kata Nuryanto dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintan, dan Karimum (BKK), di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa sekarang ini adalah era kompetisi, era persaingan sehingga diperlukan langkah-langkah terobosan untuk merevitalisasi beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia, baik yang berada di BBK maupun kawasan yang lainnya.

“Seluruh kawasan ekonomi khusus harus mempunyai daya tarik, memiliki daya saing (competitiveness), mempunyai keunggulan-keunggulan,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah harus berani menyelesaikan persoalan-persoalan serta mengurai sumbatan-sumbatan yang membuat KEK sulit dibangun dan tidak berkembang dengan baik.

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

3164024
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
5632
11486
43195
38908
116114
208540
3164024

13.19%
17.35%
10.63%
2.79%
0.87%
55.17%

IP Anda : 54.225.39.142