GUBERNUR 

KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si

ARSIP

Arsip Berita

    (GPR) Kominfo

Invalid or Broken rss link.

 * Perintah Menko Maritim: Lakukan Audit Legal, Tarif dan Lingkungan

Segala kegiatan ekonomi di ruang laut sampai 12 mil, harus ada kontribusinya untuk Kepri. Pemerintah daerah jangan hanya dijadikan penonton. Untuk pengelolaan labuh jangkar, harus holding yang profesional dan yang sekarang dilakukan audit menyeluruh. Demikian beberapa simpulan yang dapat ditarik pada pertemuan pada Rapat Koordinasi dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan di Ruang Rapat Kemenko Maritim, Rabu (5/4) siang.

 

Rakor itu membahas Laporan Satgas tentang Pengelolaan dan Pengamanan Laut di Kawasan Lego Jangkar di Selat Philip (Pulau Nipa) dan Selat Singapura (Pulau Tolop). Pada Rakor yang dipimpin Luhut itu, hadir Men PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Hadir juga sejumlah Kementerian Lembaga seperti dari Kementerian Perhubungam, Hukum dan HAM, Pertahanan, Keuangan, TNI AL dan BPKP.

Gubernur Nurdin dalam kesempatan itu mengatakan, sebanyak 96 persen luas laut Kepri, harus memberi manfaat ekonomi untuk daerah. Apalagi terkait dengan labuh jangkar.

"Kami ingin ada kontribusi langsung untuk Kepri," kata Nurdin pada pertemuan tersebut.

Tentang pesan Menko Maritim Luhut, soal pengelolaannya, kata Nurdin Pemprov selalu siap dengan arahan Pemerintah Pusat. Soal pengelolaan, Luhut memang berpesan cukup satu badan atau holding.

"Yang mengelolanya harus orang yang profesional," kata Luhut.

Kepri memang sudah menyiapkan semacam kerjasama antara BUP dan Pelindo untuk mengelola aktivitas ini. Apalagi pusat memang ingin hanya satu pintu kewenangan untuk masalah ini. Soal kewenangan satu pintu ini ditegaskan juga oleh Asman Abnur. Karena, kata Asman jika banyak yang punya kewenangan, pengelolaannya akan kacau.

"Wilayah laut kita jangan terkapling-kapling, ada penguasa di luar negara. Kita sedang menyatukan kelembagaan, termasuk soal pengamanannya," kata Asman.

Karena dengan tunggal, kata Asman, pelayanan akan cepat. Juga memudahkan dalam melakukan monitor "Saatnya kita bersatu untuk kepentingan nasional. Jangan lagi tarik menarik kewenangan. Apalagi sampai kapal yang masuk tidak termonitor," kata Asman.

Agar semua semakin baik, Luhut menyebutkan saat ini pihaknya memang sedang melakukan penyelesaian tata ruang laut. Terutama yang 12 mil. Saat ini ada 18 titik wilayah labuh jangkar yang terdeteksi. Luhut memerintahkan agar dikroscek lagi jangan sampai menganggu aktivitas kabel laut dan pipanisasi.

"Tata Ruang laut sedang disusun. Kita ingin segera. Yang kontraknya habis harus menyesuaikan dengan tata ruang," kata Luhut.

Sebelum menutup Rakor, Luhut kembali menegaskan tentang pengelolaan lego jangkar. Dari 18 titik, lakukan identifikasi berapa titik yang pantas dimanfaatkan, sesuai dengan peraturan, aspek keamanan, lingkungan dan lainnya. Soal pengelolaan yang ada sekarang, Luhut menegaskan harus diaudit. "Lakukan audit terhadap legalnya, tarif dan lingkungannya," tegas Luhut.(Humas)

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

3505696
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
163
3145
6887
20398
32065
107076
3505696

13.96%
17.30%
10.17%
2.63%
0.87%
55.07%

IP Anda : 54.163.61.66